Menakar ulang ekonomi kita

Sonny Mumbunan. Esquire Indonesia. Desember 2014.

Ekonomi kita diukur dengan cara yang ngawur. Perhatikan gadget yang Anda pakai atau mobil yang yang sedang Anda parkir, misalnya. Lantas bayangkan kegiatan ekonomi dalam rumusan yang sederhana: apapun kegiatan yang menggunakan dan menghasilkan barang dan jasa kita golongkan sebagai kegiatan ekonomi.  Dengan imajinasi dan definisi gampang ini, maka apa saja yang menjadi input atau keluaran dari produksi dan konsumsi serta merta jadi bagian kegiatan ekonomi.

Rumusan gampang tentang kegiatan ekonomi begini punya konsekuensi yang mendasar. Dengan itu, kita tahu bahwa bagian-bagian penting dari kegiatan produksi dan konsumsi tidak sepenuhnya dicatat, dan karenanya tidak terukur, sebagai kegiatan ekonomi. Dan persis di situ letak kengawuran dari pengukuran ekonomi kita selama ini dan cerita tentang pertumbuhan ekonomi seperti yang kerap kita baca atau dengar.

Dengan rumusan seperti itu maka ekonomi akan dilihat sebagai sebuah proses yang melibatkan lalu lintas sumberdaya. Di dalam lalu lintas tersebut terdapat natural input yang masuk ke dalam ekonomi (seperti kayu, batubara atau air), ada tambahan atau pengurangan stok dan fixed assed  di dalam ekonomi (seperti beli lahan untuk bangun pabrik), dan ada yang keluar dari ekonomi berbentuk residu (misalnya melalui sampah, emisi udara atau air limbah).

Kembali ke contoh kita di muka. Gadget, katakanlah smart phone atau tablet, boleh jadi tercatat dalam neraca impor kita ketika mereka masuk pelabuhan laut atau mendarat di bandara Indonesia. Saat membelinya, pajak pembelian atau penjualan gadget tersebut dicatat, sebagaimana tercatatnya penerimaan iklan dari aplikasi di dalam gadget tersebut. Sekarang mari bergeser dan lihat bagian dalam gadget. Besar kemungkinan rangkaian elektroniknya disolder dengan timah yang didatangkan dari Bangka dan Belitung, pulau-pulau di sabuk penghasil (tin belt) dan pemasok timah terbesar di dunia. Penambangan timah di sana bikin bentang alam pulau-pulau itu rusak. Kerusakannya yang menelan paling kurang lima kali lipat APBD Provinsi Bangka-Belitung untuk menutup biaya reklamasi tambang-tambang timah. Sumber daya timah yang menipis dan menurun serta biaya lingkungan dari pertambangan timah tidak dicatat dalam Gross Domestic Product (GDP) yang merupakan penanda ukuran ekonomi kita.

Cerita soal mobil barangkali lebih pelik tapi tak kalah menarik. Ketika saya atau Anda mengendarai mobil, satu dari empat karbon dioksida yang keluar dari mobil ke angkasa turun kembali ke laut. Di laut, karbon tersebut mempengaruhi kadar keasaman laut. Perubahan tingkat keasaman laut mengganggu proses regenerasi ikan dan pada gilirannya, mempengaruhi stok ikan. Di sini saya memang menggampangkan cerita, tapi substansi cerita tetaplah valid.

Impor mobil tercatat dalam kegiatan ekonomi. Berapa banyak mobil terjual, berapa jumlah stok, ataupun berapa liter BBM dikonsumsi mobil, juga tercatat dalam neraca ekonomi kita. Namun, emisi dari mobil belum dihitung sebagai bagian dari degradasi sumberdaya. Apalagi efek lanjutan dari emisi akibat corak berkendaraan kita, seperti dampak emisi karbon pada perubahan keasaman laut dan ancamannya terhadap ketahanan pangan yang bersumber dari menurunnya ketersediaan ikan laut; ini bukan dianggap sebagai bagian dari ekonomi.

Menautkan gadget dan mobil, dua hal yang demikian akrab dengan kita, dengan isu lingkungan sama sekali tidak didasari pertimbangan political correctness mengingat semangat zaman yang cenderung kian sadar dan ramah lingkungan. Bahkan bagi siapapun yang kepala dan hatinya tidak cukup green, ada logika ekonomi lugas terselip dalam penautan itu. Ambil contoh jasa ekosistem atau ecosystem service, faedah yang disediakan ekosistem dan dinikmati manusia. Jasa ekosistem yang kita kenal, lazim disebut jasa penyediaan atau provisioning service macam kayu atau sumberdaya mineral seperti batubara, memiliki manfaat ekonomi yang langsung dapat kita apresiasi. Tidak mencatat perubahan stok dan  kapasitas regenerasi dari jasa ekosistem ini menjerumuskan kita pada over (or under) valuation.

Di luar jasa ini, masih terdapat jasa penting ekosistem yang tidak langsung dapat kita apresiasi. Sebut saja regulating service, jasa yang dihasilkan dari pengaturan proses-proses dalam ekosistem. Pengaturan iklim, penyerapan karbon, penguraian limbah atau racun, pemurnian air dan udara, atau pengendalian hama dan penyakit adalah contoh-contoh jasa pengaturan yang diberikan ekosistem. Berbeda dengan provisioning service yang bisa langsung menjadi komoditas ekonomi, dalam banyak hal regulating service seperti ini menjadi input produksi dalam kegiatan ekonomi dan menentukan tingkat profit. Jasa pengaturan dari ekosistem belum tercatat dalam kegiatan ekonomi. Untuk konteks Indonesia, regulating service ini krusial. Ekonomi makro kita sangat bergantung pada sektor-sektor seperti perkebunan dan pertanian. Dari sisi ekonomi mikro, regulating service seperti kualitas lingkungan menjadi sumber input produksi bagi ekonomi lokal dan ekonomi rumah tangga di sekitar hutan, tepi pantai, atau sepanjang sungai.

Berapa besar pengukuran ekonomi kita ngawur? Kita pinjam data dan teknik perhitungan Badan Pusat Statistik yang coba menggabungkan neraca ekonomi nasional dengan neraca lingkungan untuk sejumlah sumberdaya migas, mineral dan kehutanan. Berbeda dengan penghitungan GDP standar, penipisan dan penurunan sumberdaya masuk dalam hitungan ini. Misalnya, tambang yang diambil atau pohon yang ditebang dikurangi dengan stok awal. Dan emisi gas karbon dan metan turut dihitung sebagai bagian aktivitas ekonomi. Hasil perhitungan menunjukkan ekonomi kita ternyata hanya 88 persen dari jumlah yang kita baca di koran atau lihat di televisi.

Meminjam analogi kemiliteran (dalam sejarahnya, GDP pertama kali digunakan untuk mengukur kemampuan membiayai perang!), kita percaya punya seratus peluru, padahal hanya tersisa 88 peluru. Dinyatakan dalam satuan uang, saban tahun ekonomi kita hilang rata-rata sebesar Rp 513 trilyun (dengan standar deviasi lebih dari Rp 100 trilyun).

Hitungan BPS ini masih mengandung sejumlah kelemahan. Nanti, dengan integritas data lebih tinggi, teknik valuasi lebih baik dan cakupan komoditas ekonomi lebih luas, mata kita bakal tercelik bahwa jumlah peluru Indonesia sejatinya jauh lebih sedikit lagi dari yang diyakini komandan perang.

Dan tak ada komandan perang yang nasibnya lebih malang ketimbang komandan yang memimpin pertempuran dengan informasi senjata keliru. Pemerintahan baru Jokowi-Jusuf Kalla perlu penanda baru dalam hal pengukuran ekonomi dan perencanaan pembangunan. Gagasan tentang Nawa Cita hanya akan bergigi bila ia ditopang oleh evidence lebih akurat. Sudah waktunya alat ukur macam Green GDP yang mempertimbangkan penurunan dan penipisan sumberdaya ekonomi dijadikan indikator alternatif dari indikator GDP hari ini yang ngawur.

Dengan indikator baru yang lebih jujur, kita lebih siap bertempur mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

The case for transparency in tin mining

Sonny Mumbunan dan Ambarsari Dwi Cahyani. Asia Views,  vol 4 no 4, October-November, 2011.

Your BlackBerry, handphone or laptop might have something to do with the Island of Bangka in Indonesia. Fusible tin alloy joins wires or components inside your electronics together, and that very tin may, in one or other way, come from Bangka. This island, together with neighboring Belitung Island, delivers almost 30 percent of the world’s supply of tin.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Timah dan simalakama industri ekstraktif

Sonny Mumbunan. Bisnis Indonesia, 24 September 2011.

Bangka konon datang dari kata vanca, bahasa Sanskerta yang berarti timah. Sebagai penghasil timah Bangka punya cerita panjang, sudah dimulai semenjak jaman Sriwijaya.

Sepanjang itu barangkali pula cerita tentang pertarungan akses atas timah di pulau ini. Kerajaan-kerajaan di sekitar Sumatera dan Jawa dahulu, lantas penguasa Inggris dan VOC. Atau negara Orde Baru dan negara paska-desentralisasi jauh setelah itu. Penyelundup timah pun aktor penting yang kerapkali hadir dibalik cerita-cerita itu.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dana untuk desa – Sebuah catatan fiskal

Sonny Mumbunan. Analisis Politik REFERENSI, Edisi 4, 2010.

Jepara di penghujung Oktober 2010. Balai pertemuan di kabupaten itu disesaki warga perwakilan desa. Kepala desa dan perangkat desa dari berbagai desa di seantero dan sekitar Jepara berkumpul di balai itu. Hadirin mengenakan baju batik warna cokelat, sebagian juga memakai peci. Mereka duduk menyaksikan pentas seni serta mendengarkan pidato yang bergelora, di dalam balai yang panas dan cukup bikin gerah. Pertemuan ini  digelar Parade Nusantara, sebuah wadah nasional yang memperjuangkan aspirasi desa. Di balai itu, para wakil desa menuntut agar negara menganggarkan 10 persen APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bagi desa.

Apa argumentasi dibalik tuntutan itu? Problem seperti apa yang tersirat dari tuntutan itu? Perangkat fiskal apa yang pas untuk tuntutan itu?

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dana Aspirasi, Pemerataan dan Negara Kesejahteraan

Sonny Mumbunan. Seputar Indonesia, 6 Juli 2010.

Ada niat baik dibalik gagasan Dana Aspirasi. Sebagian kalangan beranggapan bahwa dana itu – apapun namanya – bakal mendorong pemerataan pembangunan yang selama ini berporos di Jakarta dan Jawa.

Kendati niat baik itu pantas mendapat apresiasi, untuk sejumlah hal argumentasi di balik gagasan tersebut cukup keliru. Berkaitan dengan pemerataan dan keuangan publik, kita misalnya sudah punya perangkat kebijakan yang lebih baik dibanding konsepsi usulan itu. Selebihnya, antara niat baik dengan pilihan kebijakan untuk mewujudkan niat itu tidak klop (ill-suited).

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sekali lagi bingung dengan Mafia Berkeley: Tanggapan untuk Ari Perdana

Sonny Mumbunan. Jakartabeat.net, 12 Februari 2010.

M. Sadli adalah seorang sosialis. Saat nafas kekuasaan Sukarno di ujung leher, Sadli membaca dan menekuni karya Oskar Lange. Lange adalah sosok utama dalam debat Planning Controversy tahun 1930-an, salah satu debat paling penting dalam sejarah pemikiran ekonomi modern. Lange, bersama Abba Lerner, mewakili kelompok ekonom yang membela keutamaan perencanaan dalam perekonomian. Dalam hemat mereka, perencanaan terpusat dapat menggantikan kinerja mekanisme pasar.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nobel Ibu Lin dan sesat pikir kebijakan publik

Sonny Mumbunan. Jakartabeat.net, 20 Desember 2009.

Lebih baik mana, nasionalisasi atau privatisasi?

Nobel Ekonomi tahun 2009 diberikan kepada ilmuwan sosial yang menunjukkan bahwa pertanyaan semacam ini dapat menyesatkan. Atas sumbangsihnya dalam memahami seluk-beluk kelembagaan ekonomi, Elinor Ostrom – bersama Oliver Williamson – mendapat penghargaan tertinggi dalam ilmu ekonomi tersebut.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment